DPRD Jember Bentuk Pansus Dukung Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Polres Jember 

Jember, - Masalah narkoba merupakan Maslaah serius yang melibatkan para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap individu dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah narkoba, Satreskoba Polres Jember memberikan usulan usulan kepada DPRD Kabupaten Jember. 

Usulan Satreskoba mendapatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dengan mengambil langkah konkret dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Pansus.

Baca juga: Gerak Cepat PLN Siaga Kelistrikan Pemilu di Tengah Banjir Ibu Kota Jakarta

Dalam Rapat pansus yang dipimpin Wakil Ketua Pansus, David Handoko Seto yang digelar kemarin membahas tentang pembentukan peraturan daerah tentang narkotika baik itu pencegahan maupun penanggulangannya dengan mengundang Sat Resnarkoba Polres Jember, Bakesbangpol Pemkab Jember dan sejumlah relawan anti narkoba. Rabu, (9/11/2023)

Pembentukan Pansus ini merupakan respons serius dari DPRD Jember terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dihimpun Polres Jember terdapat 283 kasus di tahun 2022 , dan turun menjadi 173 kasus di tahun 2023 ini.

Baca juga: Rapat Terakhir Bersama Komisi I DPR RI, Prabowo Pamit dan Mohon Maaf

Dikatakan oleh Kasat Reskoba Polres Jember IPTU Nurmansyah, "DPR mendukung atas usulan Satreskoba tentang regulasi Kabupaten Jember untuk membentuk badan narkotika Kabupaten, kemudian rumah rehabilitasi bagi pengguna psikotropika dan narkotika itu sendiri",

Alhamdulillah dari hasil rapat pansus itu akan ditentukan akhir bulan ini oleh ketua dari anggota DPR yang akan ditentukan dan akan diajukan kepada Bupati Kabupaten Jember, pungkas Nurmansyah. 

Baca juga: 2.148 Personil PLN Diterjunkan, Demi Pastikan Keandalan Jaringan Listrik Saat Pemilu

Sementara itu DPRD Kabupaten Jember akan selalu memantau usulan dari Sat Resnarkoba mengenai penanggulangan narkoba yang akan dijadikan peraturan daerah yang diharapkan penanggulangan penanggulangan narkoba ini dapat dialokasikan dari APBD. Masalah Narkoba merupakan tanggung jawab kita semua bersama stakeholder yang ada, ” jelas David.(AR)